Terkait Berita ADD, Wartawan “Agung Post” Diancam

Palembang, Agung Post
Kebebasan Pers di amanatkan dalam konstitusi dengan konstruksi Undang – Undang dalam wujud UU 40 yang menjadi kerangkah dan perisai kuat bagi insan pers di dalam menjalan kan profesi yang di jalan kan. Inilah pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers ( LBH Pers ) Palembang Yohanes Simanjuntak SH, M Hum pada acara jumpa pers yang di laksanakan Selasa 27 – 12 bertempat di Sekretariat Yayasan Puspa Indonesia Palembang, dihadiri oleh LBH Pers, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dan beberapa wartawan dari media cetak dan elektronik. Sehubungan adanya pengancaman terhadap wartawan “Agung Post” oleh keluarga Kades Pulau Kabal dan keluarganya, belum lama ini.

Yohanes Simanjuntak mengajak kepada seluruh Komponen Bangsa ini baik itu unsur Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan juga masyarakat untuk dapat menghargai dan menerima pemberitaan yang di sampai kan oleh media yang berdasarkan fakta dan Mekanisme yang sudah diatur di dalam kinerja insan pers tersebut.

Jumpa Pers tersebut terkait kriminalisasi (pengancaman) terhadap KertaningTyas (36) wartawan SK Agung Post oleh oknum Kepala Desa Pulau Kabal beserta keluarganya dan oknum desa lainnya.

Disampaikan pula kronologis kejadian yang menimpa diri nya bermula saat dia di datangi oleh oknum Kepala desa dan beberapa orang termasuk dua orang perangkat desa yaitu Sekretaris Desa, Septa dan Ketua LPM, Mulyadi.

Intimidasi terjadi pada malam hari pukul pukul 20.00, terang Kertaningtyas, terkait dengan pemberitaan di SK Agung Post edisi 318 yang berjudul “ Diduga di Gelapkan Warga Pulau Kabal Tanyakan ADD 2011. ”

Karena merasa tidak menerima pemberitaan tersebut, kata Kertaningtyas, Kepala Desa Pulau Kabal, Yansori dan istrinya serta putranya yang bernama Leo Candra, Sekretaris Desa Septa dan Ketua LPM Mulyadi dan istrinya memaki – maki saya, bahkan anak Kades yang bernama Leo Chandra mengancam akan menembak saya, “Saya tembak kamu,” ucap Kertaningtyas menirukan ancaman Leo.

Pengancaman terjadi dua kali, terang Kertaningtyas, pada tanggal 23 Desember di Desa Pulau Kabal, serta pada 25 Desember ketika saya pulang kerja di jalan Lorok menuju Pulau Kabal. Terkesan dia sengaja mengikuti saya, naik motor, kata Kertaningtyas. Lanjutnya, sepanjang jalan Leo memaki- maki saya dan mengancam.

“Hei, kamu mau cari mati ya, sudah saya peringatkan ke kamu kalau kamu tidak pergi dari sini berarti kamu cari mati, ingat anak bini kamu” Kertaningtyas menirukan ucapan Leo.

Merasa diri dan keluarganya terancam, kata Kertaningtyas, ia lalu mengungsikan isteri dan kedua anak nya ke Pulau Jawa, selain itu, kata Kertaningtyas, saya pun telah melaporkan hal ini ke Polsek Indralaya.

Sesuai dengan Tanda Bukti Laporan (TBL) yang ada tercatat dengan nomor TBL/255/XII/SUM-SEL/ , dengan indikasi pelangaran pasal 335 KUHP/Pidana. Menurut Kertaningtyas, Polisi mengagenda pemeriksaan saksi pada hari Jum’at.

Dikatakan oleh Yohanes Simanjuntak, bahwa ia sangat menyesalkan perlakuan Oknum Kepala Desa beserta perangkat nya tersebut, karena menurutnya secara mekanisme substansi berita sudah memenuhi standarisasi kode etik jurnalis ( Cover Both Shut ) lewat fakta dan pemberitaan yang berimbang.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya ( LBH Pers- red) sendiri akan berupaya sekuat tenaga melakukan Advokasi terkait persoalan sengketa pers ini. Saya berharap, kata Yohanes, ada titik temu sebagai solusi bagi kedua belah pihak. Lanjutnya, pihaknya juga akan menawarkan konsep yang bisa menjadi parameter dari penyelesaian sengketa pers ini,dengan mengacu pada UU NO 6 Tahun 1999 yang memberikan hak jawab dan hak koreksi.

Senada disampaikan Dewan Penasehat LBH Pers Dr. Tarech Rasyid Msi, bahwa dirinya sangat menyesal kan tindakan yang di lakukan oleh oknum kepala desa beserta keluarga dan perangkat nya tersebut.

Menurut Tarech Rasyid tindakan arogansi dan pengusiran tersebut terindikasi melanggar HAM, karena menurut nya dengan pengusiran tersebut seseorang bisa kehilangan hak nya, yaitu hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan dan hak untuk berkembang.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa independensi media memang sudah di atur di dalam konstitusi, dan pers sendiri bisa di kata kan sebagai pilar ke empat sebagai penopang dari berjalannya proses demokratisasi di negara ini, kalau intimidasi terhadap insan pers ini masih terjadi itu sangat kami sayangkan.

Pimpinan Umum dan Pimpinan Redaksi SK Agung Post, HM Syarifudin Basrie, juga menyesalkan tindakan Kades dan keliuarganya serta perangkatnya itu. Seharusnya Kades berjiwa besar sebagai seorang pemimpin di desa yang telah berpengalaman.

Secara pribadi Kades sudah mendatangi Pimpinan SK Agung Post, kata HM Syarifudin, makanya dianjurkan agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan harapan agar semua fihak yang mengancam agar persoalan itu benar- benar selesai tanpa ekor dibelakangnya.

Tapi kalau Kades cs berisikeras tidak mau berdamai apa boleh buat kita tetap akan mendorong agar pengancaman ini diselesaikan secara hokum, tandasnya Pak Haji dengan gaya tegasnya. *****

Sumber: SK Agung Post no.319- Tahun XI- Edisi I-II Tanggal 7 s.d 17 Januari 2012

Apa Komentar Anda?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s