Konflik Tanah, Mbah Romlan Resah 8 Tahun Kebun Tak Tergarap

Tengah malam Mbah Romlan, kakek berusia 75 tahun datang ke Media Desa untuk sekedar berkeluh kesah: “Saya sudah semakin tua, 8 tahun tanah ladang saya nggak bisa kegarap. Saya nggak habis fikir mengapa Kepala Desa belum juga mau menandatangani surat tanah.”

Surat tanah yang dimaksud mbah Romlan adalah Surat Kepemilikan Tanah [SKT]. Sebenarnya mbah Lan panggilan akrab mbah Romlan sudah punya Surat Tanah, namun belum SKT melainkan SPH atau Surat Pengakuan Hak. Bedanya secara mudah jika SPH disahkan oleh Kades namun jika SKT disahkan oleh Camat. Semua sah, namun masalahnya SPH yang dipegang mbah Lan dan seluruh warga desa Pulau Kabal tak registrasi dengan baik. Sehingga tanah warga yang rencananya akan dikelola oleh Koperasi Tani itu terkendala.

“Entah gimana dulu proses menerbitkan SPH tersebut. Nomer registrasi acak- acakan, demikian juga batas tanah, jika diklopkan antar surat tanah maka batas- batas tanah antar pemilik tidak sinkron,” ungkap Purwanto pengurus Koperasi Tani desa Pulau Kabal.

“Maka tujuan pembaruan surat tanah adalah untuk merapikan administrasi atau registrasi ulang surat tanah, termasuk pembenahan batas- batas kepemilikan tanah,” sambung Suwito Ketua Koperasi turut menjelaskan.

Menurut Purwanto kendala saat ini adalah penandatanganan surat tanah yang tak kunjung selesai, padahal masyarakat sudah membayar administrasi surat tanah tersebut. “Memang belum semua masyarakat melunasi administrasi surat tanah tersebut, tapi setidaknya Kepala Desa semestinya segera menandatangani surat- surat yang sudah lunas administrasi,” tutur Purwanto.

Penelusuran Media Desa di kediaman Kepala Desa menemukan alasan bahwa tandatangan atas surat- surat tanah tersebut berbiaya. “Saya masih menunggu pelunasan administrasi,” jawab Yansori Kepala Desa.
Tak salah, berkisar 200- an surat tanah dari 600- an SKT masyarakat belum lunas administrasi. Namun rupanya beberapa warga desa mengungkap: “Bukan soal bayar berapa, tapi janjinya dulu kata Pak Camat penandatangan surat tanah tersebut tak berbiaya, dan ini diucapkan di depan masyarakat dalam rapat menjelang Pemilukada Bupati 2010, tapi sekarang nyatanya kok suruh bayar 200 ribu rupiah.”

“Entahlah, apakah selamanya kami disini hanya akan menjadi buruh saja? Kami datang ke desa ini hanya ingin punya tanah dan kebun sawit sedangkan harta benda dan kepemilikan di kampung asal sudah kami jual untuk modal kesini. Kami tak mampu apa- apa lagi,” keluh Mbah Lan. Sejenak mbah Lan terdiam, tatapan matanya entah kemana, menerawang jauh menembus atap sekret Media Desa.

“Saya iri dengan mereka, para pejabat yang punya tanah di desa kita,” celetuk mbah Lan. “Begitu mereka datang kemudian mereka dapat tanah berhektar- hektar lalu mereka pula segera dapat surat tanah, lalu kita? Tetap saja seperti ini..,” ungkapnya.

Pejabat yg dikisahkan mbah Lan, adalah kisah dibalik konflik tanah desa Pulau Kabal. Tak sungkan, para oknum pejabat menguasai dan mengelola ratusan hektar tanah seolah tanpa peduli konflik tanah yg sedang terjadi. Tanah masyarakat yg tadinya diklaim perusahaan sawit kini beralih dikuasai oleh oknum pejabat. Dan masyarakat: gigit jari. (tyas)

Apa Komentar Anda?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s